PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK

REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK KOSTA RIKA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika, untuk
selanjutnya disebut "Para Pihak";
MENGAKUI keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah
terjalin di antara Para Pihak;
BERKOMITMEN untuk lebih jauh memperkuat hubungan dan mengembangkan
pemahaman bersama yang akan menghasilkan kerja sama di antara Para
Pihak;
SADAR dari keinginan untuk mempromosikan a lih teknologi, pertukaran
informasi, dan penelitian ilmiah serta memanfaatkan potensi tersebut untuk
pengembangan;
MENGAKUI keuntungan-keuntungan timbal balik yang akan dihasilkan dari
kerja sama teknis yang berkelanjutan dalam ruang lingkup kepentingan
bersama ;
BERSAMA INI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL1
TUJUAN UMUM
1.
Persetujuan Kerangka Kerja Sama, yang selanjutnya disebut sebagai
"Persetujuan", bertujuan untuk mempromosikan kerja sama teknis,
ekonomi, ilmiah, dan kebudayaan di antara Para Pihak, melalui
pengembangan dan implementasi program dan proyek tertentu dalam
ruang lingkup kepentingan bersama.
2.
Para Pihak akan mengadakan kerja sama bagi entitas dari sektor publik
dan
privat, sebagaimana
diperlukan
untuk
mengembangkan
dan
mengimplementasikan berbagai program dan proyek kerja sama.
3.
Pada saat yang sama, Para Pihak akan mengedepankan pentingnya
implementasi proyek-proyek pengembangan teknologi bersama yang
akan menghubungkan institusi-institusi penelitian di kedua negara.
4.
Berdasarkan
Persetujuan ini, Para Pihak akan dapat membentuk
persetujuan-persetujuan kerja sama tambahan di bidang-bidang tertentu
yang menjadi kepentingan bersama.
PASAL2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak akan bersama-sama mengembangkan berbagai proyek kerja sama,
sesuai dengan hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan program masingmasing pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuan ilmiah, teknis, dan
keuangan dalam ruang lingkup yang dianggap penting, khususnya di bidang
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pertanian, lingkungan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dan kearsipan, olahraga dan
pemuda, koperasi, penguatan kelembagaan dinas luar negeri, hak-hak anak dan
keluarga dalam segala bentuknya, dan dalam bidang lain yang mungkin
disepakati oleh Para Pihak.
PASALJ
MODALITAS KERJA SAMA
1.
Proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, dapat berupa
modalitas berikut:
a.
pengembangan bersama penelitian dan/atau program pengembangan;
b.
penyediaan ahli, analis penelitian, tenaga profesional, dan teknisi;
c.
pertukaran pengalaman dan kapasitas kelembagaan (praktik terbaik
kelembagaan);
d.
pertukaran pelatihan profesional, khususnya di bidang-bidang yang
diprioritaskan oleh Para Pihak;
e.
penyelenggaraan seminar dan konferensi;
f.
pengembangan jasa konsultasi;
g.
lokakarya pelatihan profesional;
h.
penyelenggaraan
pameran, ekshibisi, dan
kegiatan
lain, baik
masing-masing maupun bersama-sama;
2.
i.
proyek bersama untuk pengembangan teknologi;
j.
pertukaran informasi teknis dan ilmiah;
k.
pertukaran praktik terbaik di bidang konservasi dan ekoturisme; dan
I.
modalitas lain yang disepakati oleh Para Pihak.
Ketentuan hukum di masing-masing negara akan mengatur pertukaran informasi
teknis dan ilmiah yang diperoleh sebagai hasil dari proyek kerja sama bilateral di
bawah ini. Para Pihak akan berkoordinasi melalui saluran diplomatik apabila
diperlukan untuk melindungi kepentingan negara.
3.
Kekayaan intelektual yang berasal dari proyek-proyek yang dikembangkan bersama
oleh Para Pihak akan dimiliki bersama. Pengaturan di tiap proyek tersebut akan
disepakati dalam instrumen khusus tersendiri.
PASAL 4
MEKANISME BAGI KONSULTASI BILATERAL UNTUK KERJA SAMA
Para Pihak akan membuat suatu Mekanisme bagi Konsultasi Bilateral untuk Kerja
Sama yang akan dilaksanakan dalam sesi rutin sebagaimana disepakati oleh Para
Pihak, yang dimulai sesegera mungkin setelah berlakunya Persetujuan ini secara
bergantian di Kosta Rika dan Indonesia. Tanggal pertemuan harus ditentukan
melalui saluran diplomatik. Para Pihak dapat bertemu dalam sesi nonrutin ketika
keadaan mengharuskan demikian.
PASAL 5
KOMPOSISI DARI MEKANISME
BAGI KONSULTASI BILATERAL UNTUK KERJA SAMA
1.
Mekanisme bagi Konsultasi Bilateral untuk Kerja Sama akan terdiri atas delegasi
nasional dari personel teknis terkait, yang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri
atau Pejabat Senior yang relevan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan
Wakil Menteri Luar Negeri atau Direktur Kerja Sama lnternasional Kementerian
Luar Negeri dan Agama Kosta Rika.
2.
Kedua Pihak akan mempertimbangkan relevansi dari membolehkan partisipasi
sektor swasta dalam pertemuan tersebut.
PASAL 6
PROGRAM KERJA SAMA BILATERAL DWITAHUNAN
1.
Untuk tujuan melaksanakan Persetujuan ini, Para Pihak, melalui konsultasi
bilateral mereka, akan membuat suatu "Program Kerja Sama Bilateral
Dwitahunan" yang akan disusun atas dasar proyek-proyek yang dikembangkan
oleh entitas nasional dari masing-masing negara, sesuai dengan bidang
minatnya. Proyek-proyek tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Luar
Negeri Indonesia dan Direktorat Kerja Sama lntemasional dalam Kementerian
Luar Negeri dan Agama Kosta Rika untuk fasilitasi dan pengembangan lebih
Ianjut.
2.
Proyek dan aktivitas tersebut wajib menyertakan seluruh keterangan. termasuk
tujuan, jadwal pekerjaan, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, sumber
daya teknis, ruang lingkup implementasi, serta kewajiban keuangan dan
operasional dari tiap Pihak.
3.
lnstansi yang berwenang dari tiap Pihak akan melakukan evaluasi tahunan
terhadap setiap proyek yang membentuk Program tersebut dan akan
menyampaikan kepada masing-masing Pemerintahnya mengenai rekomendasi
yang diperlukan untuk metode implementasi terbaik.
PASAL 7
MODALITAS PENDANAAN
1.
lmplementasi Program yang diadopsi berdasarkan Persetujuan ini akan
dilaksanakan melalui modalitas pembiayaan bersama, kecuali Para Pihak sepakat
atas modalitas lain.
2.
Untuk implementasi program-program khusus yang diadopsi. Para Pihak dapat
saling bersepakat jika memungkinkan, sumber-sumber pendanaan altematif bagi
pelaksanaan
program-program
atau
proyek-proyek
bersama,
termasuk
penggunaan kerja sama trilateral.
PASAL8
IMPLEMENTASI PERSETUJUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1.
Persetujuan ini akan diimplementasikan berdasarkan koordinasi antara
Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Direktorat Kerja Sama lnternasional
dari Kementerian Luar Negeri dan Agama Kosta Rika.
2.
Untuk implementasi Persetujuan ini, berikut persetujuan tambahannya, Para
Pihak akan dapat memanfaatkan partisipasi mitra regional, multilateral, atau
negara ketiga, ketika Kedua Pihak menganggap hal tersebut perlu dan tepat
untuk dilakukan.
3.
Setiap perselisihan, yang berhubungan dengan interpretasi atau penerapan
Persetujuan ini, akan diselesaikan dengan persetujuan bersama Para Pihak.
PASAL 9
MASA BERLAKU
1.
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal Kedua Pihak menginformasikan,
melalui saluran diplomatik, bahwa Para Pihak telah mematuhi formalitas yang
disyaratkan oleh ketentuan hukum nasional agar Persetujuan ini mulai berlaku,
akan valid untuk periode sepuluh tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk
periode waktu yang sama.
2.
Persetujuan ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama dan perubahan yang
disepakati akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.
3.
Salah Satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis
kepada Pihak Lainnya melalui saluran diplomatik. Penghentian tersebut akan mulai
berlaku enam bulan setelah pemberitahuan diterima.
4.
Kecuali disepakati lain, penghentian tersebut tidak akan memengaruhi
kesepakatan setiap aktivitas ke~a sama yang secara formal dihasilkan selama
masa berlaku Persetujuan ini, di mana pelaksanaan aktivitas tersebut akan
dilakukan hingga selesai.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
Persetujuan ini.
DIBUAT di San Jose pada dua puluh dua Agustus dua ribu lima belas dalam Bahasa
Indonesia, lnggris, dan Spanyol, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam
hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang harus berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KOSTA RIKA
MANUEL~. GONZALEZ SANZ
Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri dan Agama
REPllBLIK INDONESIA
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
ENT RE
LA REPUBLICA DE INDONESIA
y
LA REPUBLICA DE COSTA RICA
El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de la Republica de
Costa Rica, en adelante referidos come "las Partes":
RECONOCIENDO el deseo de fortalecer los lazes de amistad existentes entre
las Partes;
COMPROMETIDOS en fortalecer mas las relaciones y el desarrollo de areas
de entendimiento mutuo que puedan resultar en cooperaci6n entre las Partes;
CONSCIENTES del deseo de promover la transferencia de tecnologia, el
intercambio de informaci6n y la investigaci6n cientifica y de aprovechar su
potencial para el desarrollo;
RECONOCIENDO las ventajas reciprocas que resultaran de la cooperaci6n
tecnica sostenida en areas de interes comun;
POR MEDIO del presente acuerdan lo siguiente:
ARTiCULO 1
OBJETIVOS GENERALES
1.
El objetivo fundamental del presente Acuerdo, en adelante referido como
"el Acuerdo", es la promoci6n de la cooperaci6n tecnica, econ6mica,
cientifica y cultural entre las Partes, a traves del desarrollo y ejecuci6n de
programas y proyectos especificos en areas de interes comun.
2.
Las Partes prestaran facilidades a entidades del sector publico y privado,
cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecuci6n de programas y
proyectos de cooperaci6n.
3.
Asimismo otorgaran importancia a la ejecuci6n de proyectos conjuntos de
desarrollo tecnol6gico que vinculen centros de investigaci6n de ambos
paises.
4.
Con base en el presente Acuerdo, las Partes podran celebrar acuerdos
complementaries de cooperaci6n, en areas especificas de interes comun.
ARTiCULO 2
AREAS DE COOPERACION
Las Partes desarrollaran, de comun acuerdo, proyectos de cooperaci6n de
conformidad con las leyes, reglamentos, politicas, planes y programas de sus
respectivos Gobiernos y tomando en cuenta sus posibilidades cientificas,
tecnicas y financieras, en las areas que consideren de mayor importancia, en
particular, en las areas de educaci6n, cultura, salud, turismo, agricultura,
ambiente, ciencia y tecnologia, biblioteca y archives, deportes y juventud,
cooperativas, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior, los derechos de
los ninos y la familia en todas sus manifestaciones, y en cualquier otra area
que pueda ser acordada mutuamente por las Partes.
ARTiCULO 3
MODALIDADES DE LA COOPERACION
1.
Los proyectos mencionados en el artlculo anterior, podran asumir las
siguientes modalidades:
a.
realizaci6n conjunta de programas de investigaci6n y desarrollo;
b.
envio de expertos, investigadores, profesionales y tecnicos;
c.
transferencia de experiencias y capacidades institucionales (Mejores
Practicas lnstitucionales);
d.
programas
de
pasantias
para
entrenamiento
profesional,
particularmente en areas prioritarias para ambas Partes;
e.
organizaci6n de seminaries y conferencias;
f.
desarrollo de servicios de consultorla;
g.
talleres de capacitaci6n profesional;
h.
organizaci6n de ferias, exposiciones y eventos de diverso tipo, en
forma individual o conjunta;
2.
i.
proyectos conjuntos de desarrollo tecnol6gico;
j.
intercambio de informaci6n tecnica y cientifica;
k.
intercambio de mejores practicas en conservaci6n y ecoturismo; y
I.
cualquier otra modalidad acordada por las Partes.
En el intercambio de informaci6n cientifica y tecnica obtenida como
resultado de los proyectos de la caoperaci6n bilateral, se abservaran las
!eyes vigentes en ambas Estadas. Las partes coordinaran a traves de las
canales diplamaticos, cuando sea necesario proteger el interes de uno de
los Estados Parte.
3.
La propiedad intelectual resultante de proyectos que se desarrollen en
forma canjunta par las Partes estara sujeta a copropiedad. La regulaci6n
para cada casa sera acardada en el respectivo instrumenta especifico.
ARTiCUL04
MECANISMO BILATERAL DE CONSULTA SOBRE COOPERACION
Las
Partes
estableceran
un
Mecanismo
Bilateral
de
Consulta
sobre
Cooperaci6n que se reunira ordinariamente en sesiones acordadas por las
Partes, comenzando tan pronto como sea posible lras la entrada en ejecuci6n
de este Acuerdo y alternando entre Costa Rica e Indonesia. Las fechas seran
acordadas previamente por la via diplomatica. Las Partes pueden reunirse
extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.
ARTiCULO 5
INTEGRACION DEL MECANISMO BILATERAL
DE CONSULTA SOBRE COOPERACION
1.
El
Mecanismo
Bilateral
de
Consulta
sobre
Cooperaci6n
estara
conformado por las respectivas delegaciones nacionales integradas por el
personal tecnico relevante, presididas por el Viceministro de Relaciones
Exteriores o el respectivo alto funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Indonesia y el Viceministro de Relaciones Exteriores o por
el Director de Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica.
2.
Ambas partes consideraran la conveniencia de permitir la participaci6n del
sector privado en sus reuniones.
ARTiCULO 6
EL PROGRAMA BIENAL DE COOPERACION BILATERAL
1.
Con el prop6sito de ejecutar este Acuerdo, por medio de sus consultas
bilaterales, las Partes estableceran un "Programa Bienal de Cooperaci6n
Bilateral" que sera estructurado con base en los proyectos elaborados por
los organismos y entidades nacionales de cada uno de los paises, de
conformidad con sus areas de interes. Se presentara al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Indonesia y a la Direcci6n de Cooperaci6n
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica para su facilitaci6n y desarrollo.
2.
Los proyectos o actividades cumpliran con todas las especificaciones,
incluyendo: objetivos, cronogramas de trabajo, costos previstos, recurses
financieros, recurses tecnicos. aereas de ejecuci6n, as! como las
obligaciones operativas y financieras de cada una de las Partes.
3.
Los 6rganos competentes de cada una de las Partes evaluaran
anualmente cada uno de los proyectos que conformen el Programa y
presentaran
a
sus
respectivos
Gobiernos
las
recomendaciones
necesarias para su mejor ejecuci6n.
ARTiCULO 7
MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO
1.
La ejecuci6n de los Programas que se adopten en el marco del presente
Acuerdo se realizara bajo la modalidad de costos compartidos, salvo que
•
~
otra modalidad sea acordada por las Partes.
2.
Para la implementaci6n de los programas especificos que se adopten, las
Partes podran solicitar, de comun acuerdo y cuando sea posible, fuentes
de financiamiento alternativas para la ejecuci6n de sus programas
conjuntos, incluyendo modalidades de cooperaci6n triangular.
ARTiCULO 8
EJECUCION DEL ACUERDO Y SOLUCION DE DISPUTAS
1.
El presente Acuerdo se ejecutara bajo la coordinaci6n del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Indonesia y de la Direcci6n de Cooperaci6n
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica.
2.
Para la ejecuci6n de este Acuerdo, asi como para la de los acuerdos
complementaries que emanen de el, las Partes se podran beneficiar de la
participaci6n de instancias regionales, multilaterales o de terceros paises,
en caso de que ambas Partes asi lo consideren necesario y oportuno.
3.
Cualquier disputa derivada de la interpretaci6n o aplicaci6n del presente
instrumento, sera solucionada de comun acuerdo por las Partes.
ARTiCULO 9
ENTRADA EN VIGENCIA
1.
El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la fecha en que ambas
Partes se hayan comunicado, a traves de la via diplomatica, el
cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislaci6n nacional
para la entrada en vigor del presente Acuerdo y tendra un plaza de
vigencia de diez anos, prorrogable automaticamente par periodos iguales.
2.
Este Acuerdo puede ser modificado por mutuo consentimiento y las
modificaciones acordadas entraran en vigor de conformidad con el
numeral uno del presente articulo.
3.
Cualquiera de las Partes podra, en todo momenta, denunciar el presente
Acuerdo, mediante notificaci6n escrita dirigida a la otra, por la via
diplomatica. Dicha denuncia surtira efecto seis meses despues de su
notificaci6n.
4.
A menos que se haya acordado de otra forma, la terminaci6n del presente
Acuerdo no afectara la conclusi6n de las actividades de cooperaci6n
formalizadas durante su vigencia, las que seguiran ejecutandose hasta su
total culminaci6n.
EN FE DELO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Hecho en la ciudad de San Jose, Costa Rica, a los veintid6s dias del mes de
agosto de dos mil quince, en idioma espanol, ingles e indonesio, siendo todos
los textos igualmente validos. En caso de divergencia en la interpretaci6n,
prevalecera el texto en ingles.
POR EL GOBIERNO DE LA
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDONESIA
REPUBLICA DE COSTA RICA
MANUEL A. GONzALEZ SANZ
Ministra de Relaciones Exter
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
REPUBLIK INDONESIA
FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE REPUBLIC OF COSTA RICA
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic
of Costa Rica, hereinafter referred to as "the Parties":
RECOGNIZING the wish to strengthen the existing ties of friendship between the
Parties;
COMMITTED to further strengthen relations and develop areas of mutual
understanding that will result in cooperation between the Parties;
CONSCIOUS of the desire to promote technology transfer, information
exchange, and scientific research and harness their potential for development;
RECOGNIZING the reciprocal advantages that will result from sustained
technical cooperation in common areas of interest;
HEREBY agree as follows:
ARTICLE 1
GENERAL OBJECTIVES
1.
This Framework Cooperation Agreement hereinafter referred to as "the
Agreement", aims to promote technical, economic, scientific and cultural
cooperation
between
the
Parties ,
through
the
development
and
implementation of specific programs and projects in areas of common
interest.
2.
The Parties will provide collaboration to entities from the public and private
sector, as needed to develop and implement cooperation programs and
projects.
3.
At the same time, the Parties will place importance on the implementation
of joint technological development projects that will link research
institutions within both countries.
4.
Based on the present Agreement, the Parties will be able to enter into
complementary cooperation agreements in specific areas of common
interest.
ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION
The Parties will jointly develop cooperation projects in accordance with the laws,
regulations, policies, plans and programs of their respective governments and
taking into account their scientific, technical, and financial capabilities, in those
areas that are considered of great importance, particularly in the areas of
education. culture, health. tourism, agriculture, environment, science and
technology, library and archives, sports and youth, cooperatives, institutional
strengthening of the foreign service, the rights of children and families in all their
forms, and in any other area that may be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 3
MODALITIES OF THE COOPERATION
1.
The projects mentioned in the previous article, can assume the following
modalities:
a.
joint development of research and/or development programs;
b.
provision of experts, research analysts. professionals and technicians:
c.
exchange of experiences and institutional capacities (Institutional
Best Practices);
d.
exchange of professional training, particularly in priority areas for both
Parties;
2.
e.
conducting seminars and conferences;
f.
development of consultancy services;
g.
professional training workshops;
h.
organizing fairs, expositions and other events either individually or jointly;
1.
joint projects for technological development;
j.
exchange of technical and scientific information;
k.
exchange of best practices in conservation and ecotourism; and
I.
any other modality agreed to by the Parties.
Local laws in each State will govern the exchange of technical and scientific
information obtained as a result of the bilateral cooperation projects hereunder.
The Parties will coordinate through diplomatic channels when necessary to
protect the interest of the State.
3.
The intellectual property arising from projects that are developed jointly by the
Parties will be jointly owned. The regulation for each case will be agreed in the
respective specific instrument.
ARTICLE 4
MECHANISMS FOR BILATERAL CONSULTATION ON COOPERATION
The Parties will establish a Mechanism for Bilateral Consultation on Cooperation that
will meet in ordinary sessions as agreed by the Parties, beginning as soon as possible
upon the execution of this Agreement alternately in Costa Rica and Indonesia.
Meeting dates shall be set via diplomatic channels. The Parties can meet in
extraordinary sessions when the circumstances so require it.
ARTICLE 5
COMPOSITION OF THE MECHANISM
FOR BILATERAL CONSULTATION ONCOOPERATION
1.
The Mechanism for Bilateral Consultation on Cooperation will be comprised of
national delegations of relevant technical personnel, presided by the Deputy
Minister of Foreign Affairs or respective Senior Official of the Ministry of Foreign
Affairs of Indonesia and Deputy Minister of Foreign Affairs or Director of
International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the
Costa Rica.
2.
Both Parties will consider the relevance of allowing the participation of the
private sector in the meetings.
ARTICLE 6
THE BIENNIAL BILATERAL COOPERATION PROGRAMME
1.
For the purpose of implementing this Agreement, the Parties, through their
bilateral consultations, will establish a "Biennial Bilateral Cooperation Program"
which will be structured on the basis of the projects developed by the national
entities from each of the countries, in accordance with their area of interest. It
will be presented to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and the
Directorate of International Cooperation within the Ministry of Foreign Affairs and
Worship of Costa Rica for further facilitation and development.
2.
The projects or activities shall lay out all the specifications, including: objectives,
timeline, identified costs, financial resources, technical resources, areas of
implementation, as well as the operational and financial obligations of each of
the Parties.
3.
The competent organs of each of the Parties will evaluate on a yearly basis each of
the projects that make up the Program and will present to their respective
Governments the necessary recommendations for the best method of
implementation.
ARTICLE7
FINANCIAL MODALITIES
1.
The implementation of the Programs that are adopted under the present
Agreement will be undertaken through the shared cost modality, unless the Parties
agree to another modality.
2.
For the Implementation of the specific programs that are adopted, the Parties may
mutually agree where feasible, alternative sources of funding for the execution of
the joint programs or projects, including the use of triangular cooperation.
ARTICLES
IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT AND DISPUTE SETTLEMENT
1.
This Agreement will be implemented under the coordination of the Ministry of
Foreign Affairs of Indonesia and the Directorate of International Cooperation
from the Ministry of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica.
2.
For the implementation of this Agreemenl as well as of the complementary
agreements emanating from it, the Parties will be able to benefit from the
participation of regional, multilateral or third country partners, when both Parties
deem it necessary or expedient to do so.
3.
Any dispute in regards to the interpretation or application of this Agreement, will
be resolved by common agreement of the Parties.
ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE
1.
The present Agreement will enter into force on the date that both Parties inform,
through diplomatic channels, that they have complied with the formalities required
by their internal legislations for this Agreement to enter into force and will be valid
for a period of ten years, automatically renewed for equal periods.
2.
This Agreement can be modified by mutual consent and the agreed modifications
will enter into force according to paragraph 1 of this article.
3.
Either Party can denounce this Agreemen~ through written notice to the other, via
diplomatic channels. The denouncement will take effect six months after service of
notice.
4.
Unless otherwise agreed, the denouncement will not affect the conclusion of any
cooperation activities formally presented during the validity of the Agreement,
which will be executed until their total culmination.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.
Done in the City of San Jose on the twenty-second day of August, two thousand and
fifteen in the Indonesian, English, and Spanish Languages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF COSTA RICA
Minister for Foreign Affairs
Minister for Foreign Affairs and Worship